JAKARTA — Politisi Partai Demokrat, M Nasir, menolak disebut menyalahgunakan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus pertemuan dengan terdakwa M Nazaruddin di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

"Nggak. Saya cuma lihat adik saya. Ini cuma persaudaraaan saja. Karena saya abangnya, lihat adik saya saja," kata Nasir sebelum diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR, di ruang rapat Badan Kehormatan (BK) di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Nasir dimintai tanggapan soal pernyataan BK bahwa Nasir diduga melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai anggota Komisi III agar dapat menemui Nazaruddin di luar jam kunjungan.

Ketika diverifikasi awal oleh BK pekan lalu, Nasir mengaku hanya sekitar 30 menit menemui Nazaruddin di dalam rutan. Hal itu berbeda dengan fakta dalam rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Nasir berada di rutan selama sekitar dua jam.

Ketika ditanyakan kembali mengenai hal itu, Nasir menjawab, "Saya nggak ingat. Nggak tahu saya. Saya nggak lihat jam."

Seperti diberitakan, indikasi penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Nasir muncul setelah BK meminta keterangan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan memeriksa sejumlah barang bukti.

Menurut pihak Kemenkum dan HAM, Nasir beberapa kali menemui Nazaruddin di luar jam kunjungan yaitu pada 25 dan 26 Desember 2011, 30 Desember 2011, dan 8 Februari 2012. Diduga pertemuan lebih dari empat kali lantaran pertemuan terakhir pada 8 Februari tak tercatat di buku tamu. Di dalam buku tamu, Nasir selalu menulis sebagai anggota Komisi III.

Sumber: www.kompas.com

KEDIRI -- Wacana pengusungan Jusuf Kalla (JK) sebagai Calon Presiden (Capres) pada  Pilpres 2014 oleh  18 DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin menggema di arena Mukernas Partai Berlambang Ka'bah itu.

JK pun menyambut dukungan ke-18 DPW PPP itu. "Kalau itu memang suatu amanah. Ya, mengapa tidak dijalankan. Kami akan bekerja sama untuk itu," ucap JK usai menjadi pembicara pada forum Halaqah Alim Ulama PPP di Kediri, Rabu (22/2).

Sementara itu, ketika ditanyai isu tidak diusungnya JK oleh Golkar, pria yang menjadi Ketua Umum PMI itu pun tidak menjawab banyak. "Golkar kan belum memutuskan. Pilpres juga masih lama," ucapnya singkat.

Seperti diketahui, pengusungan JK telah disepakati oleh 18 DPW PPP setelah melakukan pertemuan internal di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin (20/2), sehari sebelum pembukaan Mukernas.

"Kami mengsung JK karena punya kepemimpinan yang kuat, mampu bertindak cepat dan tegas," ucap Rachmat Yasin, ketua DPW PPP Jabar.

Ke-18 DPW PPP yang mengusung JK itu adalah DPW Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kupang, Kepri, Banten, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Riau, Maluku, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jayapura, Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sumber: www.republika.co.id

JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Ali menyebut Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin sebagai contoh rekruitmen DPR yang gagal. Nazar kini menjadi terdakwa kasus suap Wisma Atlet SEA Games, sedangkan Angie menjadi tersangka kasus yang sama.

Nazaruddin maupun Angie tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Keduanya menduduki posisi cukup penting dalam partai pemenang Pemilu 2009 itu sebelum kemudian dinonaktifkan Demokrat. Nazaruddin dulu menjabat sebagai mantan Bendahara Umum Demokrat, sementara Angie merupakan eks Wasekjen Demokrat.

Terkait fenomena banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR, Marzuki meminta seluruh partai politik untuk ikut bertanggung jawab. Menurutnya, persoalan korupsi tak bisa hanya diselesaikan dari internal DPR, melainkan juga butuh kerja sama dari parpol-parpol.

“Parpol harus memberikan pendidikan yang baik bagi kader, tidak serta-merta dia menjadi anggota DPR. Jadi ini masalah rekruitmen politik,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 20 Februari 2012. Ia pun mengajak semua parpol untuk membenahi sistem perekrutan kader.

“Sehingga kami yang di DPR betul-betul mampu berperilaku sebagai negarawan,” imbuh Marzuki. Ia juga meminta kepada publik agar tak memvonis semua partai politik sebagai institusi yang tidak baik, karena menurutnya parpol dibangun dengan cita-cita yang baik demi keberhasilan demokrasi.

“Jangan katakan parpol itu maling. Parpol adalah wadah,” kata Marzuki. Sebagai organisasi, parpol membutuhkan dana. Terkait itulah, menurut Marzuki, perlu akuntabilitas dan transparansi terkait pendanaan parpol.

Marzuki meminta pemikiran untuk membubarkan parpol dibuang jauh-jauh. “Kalau dibubarkan, maka kita kembali ke zaman otoritarian,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Sumber: www.vivanews.com

JAKARTA — Seluruh kader Partai Demokrat, terutama elitenya, diminta untuk memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskreditkan nama SBY dan Partai Demokrat melalui pemberitaan yang mereka buat. Disebutkan pula bahwa ada media yang sama sekali tak pernah memberitakan keberhasilan SBY sebagai kepala pemerintahan.

"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu domba di depan publik oleh media. Kini, saatnya kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan Partai Demokrat," ujar Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam siaran pers, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Jemmy, seruan ini hendaknya disadari, baik oleh keluarga besar Partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY. Seruan pemboikotan, kata Jemmy lagi, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut.

"Ini adalah bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi. Seluruh instrumen Demokrat harus segera sadar akan gendang yang dimainkan oleh lawan-lawan yang ada. Sedapat mungkin, setiap kader harus hindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik," katanya lagi.

Ditegaskan, masih banyak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi, bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu.

Media yang dimaksud dianggap telah menyampaikan berita yang tidak berimbang, dan bahkan cenderung timpang. "Partai Demokrat dan barisan pendukung SBY sadar mulai saat ini siap menghadapi kekalahan pada 2014," Jemmy menegaskan.

Sumber: www.kompas.com