19 May 2012

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious

DPR Anggap Kasus Pembantaian Warga Masuji Tindakan Biadab

Written by  Fero
Rate this item
(0 votes)
Jakarta, –Setelah lembaga adat Lampung yang dipimpin oleh Purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi mengadu ke Komisi III DPR Rabu 14 Desember 2011 kemarin, mengenai adanya pembantaian sadis yang terjadi di Mesuji, Lampung. Berbagai argument para Anggota DPR RI seakan terfokus kepada kasus tersebut, bahkan saat rapat Paripurna DPR tadi pagi Kamis (15/12/2011) kasus tersebut juga dibahas.
Saat Sidang Paripurna yang dipimpin Pramono Anung tersebut, beliau sempat mengucapkan turut berduka cita atas korban pembantaian yang terjadi di Masuji lampung dan beliau sempat memutar video pembantaian seperti adanya pemenggalan kepala, penyiksaan dipertontonkan di hadapan anggota dewan.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengecam pembantaian warga Lampung terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung yang menggunakan cara kekerasan. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dapat menghancurkan sistem demokrasi yang sudah berjalan dengan baik saat ini.
"Dalam era demokrasi ini adalah tindakan biadab dan memuakkan. Ini akan menghancurkan demokrasi kita," ujar Pramono di Gedung DPR, Kamis (15/12) saat Rapat Paripurna DPR.
Oleh sebab itu Pram sapaan akrabnya, menegaskan aparat Kepolisian harus segera menindak tegas pelaku pembantaian tersebut. "Aparat kepolisian harus mencari pelaku dan menindak seberat-beratnya," tegasnya.
Ia menyarankan agar DPR segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap peristiwa pembantaian warga yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian itu. bahkan menurutnya, bila perlu dibuat Pansus dan tim investigasi. Untuk diketahui, warga Lampung melaporkan aparat Kepolisian ke Komisi III DPR terkait tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Kurang lebih 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. Sementara ratusan orang mengalami luka-luka dan diantara mereka ada yang mengalami trauma dan stres berat.
Namun Ruhut Sitompul anggota DRP fraksi Demokrad ini menilai adanya laporan dan penayangan video pembantaian sadis yang dilaporkan Lembaga Adat Lampung pimpinan Purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi dinilai bermotif politik. "Sudah pasti itu, Saurip Kadi yang melakukan," ujar Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12/2011).
Ruhut mengatakan motif politik terlihat dari permintaan Saurip Kadi Cs saat melapor ke Komisi III DPR. Dimana mereka meminta Presiden SBY ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tidak hanya itu, Ruhut juga meragukan adanya penayangan video pembantaian sadis petani dengan cara pemenggalan kepala dan disiksa. "Ini kan potongan-potongan bisa saja digabung, teknologi canggih sekarang,"jelasnya.
Lebih jauh Ruhut menambahkan keganjilan juga dirasakan saat adanya laporan lembaga adat Lampung. Karena kejadian sudah berlangsung lama dan Kapolri juga menegaskan sudah selesai, akan tetapi baru dilaporkan sekarang. "tuturnya.
Ditempat terpisah Bambang Soesatyo anggota DPR dari Fraksi Golkar jika melihat rekaman, bisa jadi ada keterlibatan aparat. Dalam video yang ditayangkan, terlihat oknum yang melakukan pembantaian membawa senjata khas milik aparat hukum.
"Karena senjata yang dikalungi petugas yang menggorok itu adalah jenis SS1, senjata buru sergap organik Brimob," jelas politisi Partai Golkar itu. makanya itu kan kejadian sudah lama, Kapolri mengatakan itu juga sudah selesai," ujarnya.
Namun menurut Bambang Soesatyo, Kunjungan lapangan itu, kata Bambang, akan diprioritaskan saat reses anggota DPR yang dimulai pekan depan. Komisi III nanti akan segera membentuk kelompok-kelompok kecil untuk pembagian tugas kunjungan lapangan.
"Kami juga akan memanggil Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek terutama yang bertugas di tempat kejadian perkara," tandasnya.

Sama Halnya dengan pernyataan Nurdin Munir anggota DPR dari Faraksi Golkar mengatakan, jika benar pembantaian itu terjadi dan dibekingi oleh oknum Aparat kepolisian maka disini Kapolda dan Kapolres serta oknum yang terlibat harus dipecat. “Jika hal ini benar terjadi maka oknum – oknum tersebut harus dipecat.”ucapnya.(Erwin Siregar)

Sumber  :  Sumbawanews.com