MESIR -- Pengadilan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak kini memasuki hari terakhir setelah enam bulan berjalan.

Mubarak dituduh korupsi dan memerintahkan pembunuhan terhadap para pendemo saat aksi penggulingan dirinya Februari silam setelah tiga dekade berkuasa.

Jaksa mendakwa Mubarak dengan hukuman mati, yang saat persidangan terus membantah tuduhan terhadap dirinya.

Hakim dijadwalkan akan membacakan vonisnya setelah persidangan berakhir.

Dua anaknya, Alaa dan Gamal, mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly dan enam pejabat polisi senior lainnya juga turut disidang.

Anak lelaki Mubarak juga menghadapi dakwaan korupsi yang terpisah.

Tokoh Berkuasa

Dalam pernyataan penutup sidang kemarin, kepala jaksa Mustafa Suleiman mengatakan bahwa sidang ini ''bukan sebuah kasus pembunuhan satu atau 10 atau 20 warga sipil, tetapi sebuah kasus bangsa secara keseluruhan.''

Dia mengatakan bahwa Mubarak pasti telah memerintahkan polisi untuk menembaki para pendemo yang menyebabkan 800 orang tewas.

Jaksa mengatakan telah menerima kesaksian dari 2.000 saksi mata, termasuk petugas polisi yang mendapat perintah dari atasan untuk mempersenjatai polisi dengan senapan otomatis untuk dipakai melawan para pendemo.

Wartawan BBC Jon Leyne di Kairo melaporkan bahwa meski semua pengamat mengatakan persidangan berjalan cukup adil, tetapi jaksa berpendapat mereka ditolak untuk mendapatkan akses ke beberapa bukti yang paling penting.

Pengadilan tidak mendengar catatan panggilan telepon dari kementerian dalam neger dalam beberapa jam ketika banyak pendemo terbunuh. Jaksa mengatakan banyak banyak saksi penting yang tidak dihadirkan sementara yang lainnya hanya memberikan kesaksian secara rahasia.

Pengacara Mubarak, Farid al-Deeb mengatakan bahwa militer Mesir yang bertanggung jawab atas keamanan ketika pendemo terbunuh.

Dia mengatakan Mubarak melakukan jam malam pada tanggal 28 Januari dan telah memberikan tanggung jawan kepada kepala militer.

Mubarak sendiri tampil di pengadilan dengan posisi terbaring. Pengacara beralasan pria berusia 83 tahun tersebut beresiko terkena stroke jika didudukkan.

Sumber: www.bbc.co.uk

YAMAN - Sedikitnya delapan tentara tewas di Yaman pada hari pemungutan suara dalam pemilihan presiden untuk menggantikan Ali Abdullah Saleh.

Korban tewas akibat kekerasan di beberapa tempat pemungutan suara di bagian selatan negara itu, tempat kelompok pemberontak yang menamakan diri Gerakan Selatan menyerukan boikot atas pemilihan.

Aparat keamanan sebenarnya dikerahkan secara khusus di wilayah Yaman selatan namun kekerasan tetap saja berlangsung.

Pihak berwenang mengatakan kepada BBC bahwa empat tentara tewas di tempat pemungutan suara di Provinsi Hadramaut, dua lagi tewas di kota pelabuhan Aden, dan dua tentara lainnya terbunuh di kawasan Al-Hawta.

Namun di ibukota Sanaa, pemungutan suara berlangsung aman tanpa insiden kekerasan.

Wartawan BBC di Sanaa, Rupert Wingfield-Hayes, melaporkan para warga dengan semangat dan tertib antre untuk memberikan suara.

Pemilihan ini berfungsi sebagai pengesahan saja karena satu-satunya calon dalam pemilihan adalah Wakil Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Sejumlah tantangan

Pemilihan umum untuk memilih presiden baru ini terlaksana setahun setelah unjuk rasa massal antipemerintah berhasil menekan Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mengundurkan diri jika presiden baru terpilih.

Para pengunjuk rasa yang memulai aksi sejak Januari tahun lalu umumnya merupakan pendukung Wakil Presiden Mansour Hadi, yang berasal dari Yaman selatan. Dia sudah menyerukan agar digelar dialog dengan kelompok pemberontak Gerakan Selatan.

Pegiat hak asasi Tawakkol Karman -yang merupakan salah seorang peraih Nobel Perdamaian 2011- mengatakan pemungutan suara menandai berakhirnya rezim Presiden Saleh yang sudah berkuasan selama 33 tahun.

"Hari ini kami membangun Yaman yang baru, kami membangun demokrasi dan Yaman yang gembira yang pernah diimpikan oleh semua kaum muda dan perempuan," tuturnya.

Bagaimanapun Yaman masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pemberontakan di sejumlah kawasan maupun aksi kelompok militan yang punya kaitan dengan al Qaida, serta kekurangan gizi yang meluas di kalangan anak-anak Yaman.

Presiden yang terpilih akan berkuasa selama dua tahun sebelum digelar pemilihan presiden dan parlemen yang baru.

Sumber: www.satunews.com

SEOUL - Situasi di Semenanjung Korea kembali menghangat setelah angkatan bersenjata Korea Selatan melakukan latihan militer menggunakan peluru tajam di lima pulau dekat perbatasan laut yang disengketakan dengan Korea Utara, Senin (20/2).

Lokasi latihan militer itu tepatnya berada di Laut Kuning yang menjadi sasaran tembakan artileri Korea Utara pada 2010 lalu yang menewaskan empat orang warga Korea Selatan.

Meski muncul ancaman balasan dari Korea Utara, namun sejauh ini tidak terjadi tindakan apapun dari pihak Utara menyusul latihan militer yang hanya berlangsung kurang lebih dua jam itu.

Sebelum melakukan latihan, pemerintah Korea Selatan meminta warga kelima pulau itu untuk pergi ke bunker-bunker perlindungan untuk mengantisipasi serangan balasan Utara, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Korea Selatan.

Apalagi sebelum latihan itu digelar, Korea Utara mengeluarkan ancaman yang intinya mengatakan negeri itu akan memberikan 'hukuman' yang lebih berat dari penembakan 2010 jika Korea Selatan tetap menggelar latihan militer.

"Selama ini, angkatan bersenjata Korea Utara sudah siap terlibat dalam sebuah perang total dan latihan militer itu akan menjadi keruntuhan total persaudaraan kedua Korea," demikian pernyataan Komite Perdamaian dan Reunifikasi Korea Utara, seperti dikutip kantor berita negeri itu KCNA.

Pertemuan di Beijing

Para pejabat Korea Utara dan Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pembicaraan soal program nuklir negeri itu di Beijing, Cina, pekan ini.

Pembicaraan itu adalah pertemuan bilateral pertama kedua negara sejak meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada 24 Desember 2011 lalu.

Hubungan kedua Korea menegang setelah Korea Utara menembaki Pulau Yeonpyeong yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara pada 2010.

Selain itu, banyak kalangan di Korea Selatan menyalahkan Utara atas insiden tenggelamnya kapal perang Korea Selatan yang menewaskan 46 orang pelautnya.

Tudingan menjadi dalang tenggelamnya kapal perang itu dibantah pemerintah Korea Utara.

Selain latihan perang ini, Korea Selatan juga dijadwalkan menggelar latihan anti kapal selam bersama dengan Amerika Serikat pekan ini.

Namun lokasi latihan dipastikan jauh dari wilayah laut yang disengketakan kedua negara itu.

Sejak perang Korea berakhir 1953 lalu, kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian damai apapun kecuali perjanjian gencatan senjata.

Sehingga secara praktis kedua negara ini masih dalam kondisi perang selama lebih dari 60 tahun.

Untuk mempertahankan gencatan senjata, Amerika Serikat menempatkan 28.500 pasukannya di Korea Selatan.

Sumber: www.satunews.com

Manal al-Sharif pernah ditangkap dan ditahan karena mengemudikan mobil.

Sebuah kampanye diluncurkan di Arab Saudi untuk mendesak para perempuan menggugat secara hukum larangan perempuan untuk mengemudi.

Pemimpin kampanye, Manal al-Sharif, mengatakan kepada BBC bahwa dia akan tampil di stasiun TV untuk mengumumkan kampanye tersebut.

Manal al-Sharif selama ini dikenal sebagai tokoh yang secara terbuka menentang larangan mengemudi bagi perempuan Arab Saudi.

Tahun lalu muncul video yang merekam perempuan berusia 30-an tahun tersebut sedang menyetir mobil dan video itu menjadi salah satu yang populer di Youtube.

Dia kemudian ditangkap dan ditahan selama beberapa hari, akan tetapi penangkapannya mendapat perhatian media di Arab Saudi maupun di dunia internasional.

Belakangan dia mengajukan gugatan hukum atas pihak berwenang Arab Saudi setelah permohonannya untuk mendapatkan surat izin mengemudi ditolak.

Ditentang pemuka agama

Wartawan BBC Sebastian Usher melaporkan bahwa gugatan hukum tersebut merupakan hal yang amat jarang dilakukan oleh perempuan di Arab Saudi.

Gugatan hukum amat jarang ditempuh perempuan Arab Saudi.

Namun Manal kini malah melangkah lebih jauh dengan meminta agar perempuan Arab Saudi lain melakukan hal yang sama.

Sebenarnya tidak ada undang-undang yang tegas di Arab Saudi yang melarang perempuan menyetir. Bagaimanapun para pemuka agama menentang dengan alasan bisa menghancurkan dasar-dasar masyarakat Arab Saudi, khususnya pemisahan laki-laki dan perempuan.

Mereka juga menuding pengaruh asing, antara lain Iran, yang mempermasalahkan larangan mengemudi untuk wanita.

Namun belakangan, suara-suara yang tidak setuju di dalam negeri atas larangan tersebut semakin meningkat karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.

Larangan juga dinilai justru membuat perempuan menjadi terbuka atas serangan seksual dari para supir pria yang mereka pekerjakan.

Bagi Manal, larangan mengemudi untuk wanita merupakan salah satu dari tiga masalah dalam persamaan hak di Arab Saudi.

Dua hal lain adalah perubahan hukum untuk memberikan hak yang lebih beasr bagi perempuan di dalam keluarga dan sistem perlindungan oleh kaum pria, yang menurutnya menghalangi kemandirian perempuan.

www.detik.com