JAKARTA - Kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang menutup keran ekspor bahan baku rotan mulai terlihat hasilnya.
Buktinya, dalam kurun waktu 1 bulan 19 hari (sejak Permendag dikeluarkan) hingga hari ini nilai ekspor produk rotan ternyata mampu mencapai 27 juta dollar AS.

"Angka ini hampir setara dengan nilai ekspor bahan jadi rotan selama 12 bulan sebelumnya (2011), yaitu sebesar 32 juta dollar AS,” ungkap Gita, saat bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,
Selasa (21/2/2012), meninjau sentra penghasil bahan baku rotan di Mamuju,
Sulawesi Barat.

Peningkatan nilai ekspor tersebut merupakan bukti keberhasilan kebijakan hilirisasi rotan. "Jadi kami bukan anti ekspor. Kami hanya ingin agar yang diekspor bukan bahan baku rotan, melainkan produk rotan jadi yang telah memiliki nilai tambah," ujarnya.

“Kami ingin sentra produksi dibangun secara merata di luar Pulau Jawa, terutama yang dekat dengan daerah penghasil rotan,” tegas Mendag.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hilirisasi rotan di luar Pulau Jawa dapat dilihat dari peningkatan investasi untuk pembangunan sentra industri rotan di luar
Pulau Jawa dari 33 persen pada 2010 menjadi 41 persen pada 2011.

Pada kesempatan ini, Mendag menghimbau kepada para pengusaha rotan agar lebih memperhatikan desain agar produknya menjadi lebih kompetitif, agar dapat bersaing dengan produk rotan negara lain. "Desain harus dibuat lebih bervariasi dan menyesuaikan dengan selera pasar."

Sumber: www.tribunnews.com

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari lalu menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 tahun 2005 yang sudah diubah dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2006.

Dalam Perpres No 15 Tahun 2012 ini, pemerintah menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah untuk setiap liter adalah:

a. Minyak Tanah (Kerosine) sebesar Rp 2.500
b. Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500
c. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 4.500

Harga-harga tersebut sudah termasuk PPN, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Harga baru itu berarti ada penyesuaian, karena dalam Perpres No 6 Tahun 2006 harga per liter minyak tanah ditetapkan Rp 2.000, bensin Rp 4.500, dan solar Rp 4.300.

Penetapan harga baru ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu, dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu, serta guna meningkatkan efisiensi pengunaan APBN.

Pembatasan
Dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 itu juga disebutkan, bahwa penggunaan jenis BBM tertentu secara bertahap dilakukan pembatasan.

"Tahapan pembatasan akan diatur oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil Rakor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian," bunyi Pasal 5 Ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2012.

Perpres ini secara tegas juga melarang pengangkutan atau penjualan jenis BBM tertentu ke luar negeri, dan penimbunan oleh badan usaha atau masyarakat.

Sumber: www.tribunnews.com

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan peningkatan status peringkat surat utang Indonesia ke tingkat layak investasi (investment grade) akan membuat mengubah komposisi investasi di sisi portofolio asing.

Belajar dari pengalaman, pemerintah menganggap perubahan komposisi investasi adalah sesuatu yang normal.

Hal itu diungkapkan Agus Martowardojo menanggapi penurunan kepemilikan asing dalam surat utang. Para investor diperkirakan mulai mengalihkan lokasi investasi pada negara lain di Asia.

"Mungkin ada investor yang perlu readjustment dari portofolionya," ujar Agus saat ditemui di komplek gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 20 Februari 2012.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, kepemilikan asing pada surat utang negara sejak 10-17 Februari 2012 menurun. Pada 10 Februari, kepemilikan asing mencapai Rp235,66 triliun, namun kini menyusut menjadi Rp232,36 triliun atau turun sebesar Rp2,3 triliun pada 17 Februari 2012.

Agus menjelaskan, penurunan kepemilikan asing ini merupakan masa transisi bagi Indonesia. Alasannya, banyak investor jangka pendek yang berorientasi pada imbal hasil tinggi, tidak lagi dapat menikmati untung dari negara dengan peringkat investment grade.

"Nah, setelah Indonesia mendapatkan investment grade, tentu kan membuat ada koreksi tentang risiko serta pricing," jelasnya.

Dengan kondisi ini, Kementerian Keuangan mengimbau agar Indonesia perlu menjaga kondisi perekonomian tetap positif. Langkah ini dibutuhkan agar para investor kembali melirik Indonesia menjadi negara tujuan investasi khususnya jangka pendek.

"Jadi, investor portofolio pada saat masuk lagi, mereka akan menyadari bahwa ada kesempatan yang hilang," tuturnya.

Sumber: www.vivanews.com

VIVAnews - Saham-saham emiten pelat merah di sektor barang konsumsi menunjukan peningkatan kinerja sepanjang 2011. Namun, pada tahun ini, saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan kemungkinan bakal mengambil alih peningkatan kinerja dan tumbuh paling tinggi.

"Tapi, tantangan untuk bank, funding lebih besar karena persaingan semakin sengit," kata Direktur Utama PT Trimegah Securities Tbk, Omar S Anwar, dalam analisisnya mengenai kinerja saham-saham BUMN kepada VIVAnews.com di Jakarta.

Omar menilai, pendorong utama pertumbuhan saham sektor perbankan adalah tingkat suku bunga acuan atau BI Rate yang masih tinggi. Faktor lain adalah margin permintaan pinjaman pada Tahun Naga ini masih tetap tinggi.

Berdasarkan analisis Trimegah Securities, saham sektor perbankan pada tahun ini akan tumbuh sebesar 24 persen. Selain perbankan, sektor-sektor bisnis BUMN yang akan tumbuh signifikan pada tahun ini adalah pertambangan dengan pertumbuhan 26 persen dan industri dasar 21 persen.

Saat ini, kapitalisasi pasar perusahaan pemerintah yang mencatatkan sahamnya di BEI dari sektor pertambangan mencapai Rp80 triliun, diikuti industri dasar Rp82 triliun, infrastruktur Rp319 triliun, dan perbankan Rp509 triliun.

Sementara itu, Omar yang pernah menjabat sebagai wakil direktur utama PT Pertamina juga mengusulkan agar pengerjaan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) BUMN tak hanya dikonsentrasikan pada satu sisi saja. Pemerintah seharusnya berupaya menyebar risiko dari pelaksanaan IPO BUMN pada perusahaan sekuritas lain.

"Risiko itu harus disebar, jangan bertumpu di satu BUMN. Kalau tidak, risiko hanya akan ditanggung oleh BUMN," kata dia.

Usul tersebut disampaikan Omar berkaca dari pengalaman IPO PT Garuda Indonesia Tbk. Pelepasan saham maskapai penerbangan nasional ke publik itu hanya dikerjakan oleh perusahaan sekuritas pelat merah. Langkah tersebut membuat saham BUMN tersebut menjadi tidak laku di pasaran.

"Untuk BUMN yang siap masuk bursa, segera saja jangan ditunda lagi," kata dia. (art)

Sumber : VIVAnews